Page 23 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023
P. 23
No Laporan Akun/ Siklus
Jenis Rekomendasi
Keuangan Laporan Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
57 Semua Semua Akun Mekanisme/ 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan SOP/ pejabat terkait untuk KDH agar menginstruksikan
Keuangan Peraturan membuat sistem/ Sekretaris Daerah untuk
mekanisme/ SOP/ peraturan; menetapkan mekanisme
dan pertanggungjawaban belanja
2. Mekanisme/ SOP/ peraturan bahan bakar di lingkungan
yang telah ditetapkan dengan Pemerintah Daerah sehingga
Perda atau Perkada atau SK lebih transparan dan dapat
sesuai dengan ketentuan ditelusuri keabsahannya.
perundang-undangan.
58 Semua Semua Akun Sistem 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan pejabat terkait untuk KDH agar meminta Kepala
Keuangan membuat sistem; dan Badan Pendapatan Daerah
2. screenshoot sistem/ aplikasi untuk melakukan
yang telah digunakan. Pengembangan Sistem pada
aplikasi SIP-PBB yang
didalamnya memuat data
Wajib Pajak serta pajak
terhutang yang dirinci untuk
setiap tahun pajak dan dapat
berkurang secara otomatis
setiap kali ada pembayaran
pajak yang diinput oleh
Bapenda.
59 Semua Semua Akun Verifikasi/ 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan Proses/ Inspektur; KDH agar memerintahkan
Keuangan Pemeriksaan 2. Surat tugas dari Inspektur Inspektur untuk melakukan
APIP kepada Auditor APIP; reviu secara keseluruhan
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa
APIP; dan terkait anggaran BTT yang
4. Tindak lanjut atas hasil dikelola oleh BPBD. Hasil
pemeriksaan APIP pemeriksaan Inspektorat
disampaikan kepada BPK
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur.
60 Semua Semua Akun Melengkapi 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan dokumen pejabat terkait atau Kepala KDH agar memerintahkan
Keuangan SKPD terkait; Pengguna Barang dan
2. Surat Kepala SKPD terkait Pengurus Barang SOPD
kepada KPA terkait dan untuk berkoordinasi dengan
Bendahara; Instansi terkait untuk
3. Surat KPA terkait kepada melengkapi dokumen NPHD
PPTK terkait; dan dan/atau BAST atas barang
4. Bukti dokumen yang telah hibah atau dokumen lainnya
dilengkapi sesuai dengan sebagai dasar pencatatan
permasalahan oleh pejabat dan pengakuan aset.
terkait dan/ atau Bendahara
dan/ atau PPTK.
BPK Perwakilan Kalimantan Timur 18

