Page 14 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023

No Laporan Akun/ Siklus
Jenis Rekomendasi
Keuangan Laporan Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
17 LRA Pendapatan Koordinasi PPJ PLN 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
dengan pihak pejabat terkait untuk KDH agar menginstruksikan
eksternal melaksanakan koordinasi; Kepala SKPD untuk
2. Surat tugas atau surat melakukan koordinasi dan
perintah perjalanan dinas rekonsiliasi secara berkala
beserta laporan perjalanan dengan PT PLN (Persero)
dinas koordinasi; atas perhitungan dan
3. Surat kepada eksternal atau penerimaan PPJ. Dan jika
risalah/notulen koordinasi ditemukan terdapat
atau output hasil koordinasi kekurangan penerimaan agar
atau berita acara koordinasi; segera menyetorkan
dan penerimaan tersebut ke kas
4. Tindak Lanjut/keputusan hasil daerah.
koordinasi.
18 LRA Pendapatan Mekanisme/ Perbaikan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
SOP/ Sistem PAD pejabat terkait untuk KDH agar membuat sistem
Peraturan/Sist membuat sistem; dan dan prosedur (baik secara
em 2. Screenshoot sistem/aplikasi elektronis maupun manual)
yang telah digunakan. untuk menguji perhitungan
BPHTB pada transaski
dengan melibatkan WP yang
sama pada tahun pajak yang
sama
19 LRA Belanja Penyetoran Ketentuan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Pajak Perpajakan Kepala SKPD terkait; KDH agar memerintahkan
2. Surat Kepala SKPD terkait Kepala SKPD agar
kepada KPA terkait; dan menyetorkan kekurangan
3. Bukti setor pajak dengan bukti penerimaan negara ke Kas
NTPN yang jelas. Negara dari PPh Pasal 4 Ayat
(2) sebesar Rpxxx, PPh Pasal
22 sebesar Rpxxx.
20 LRA Belanja Penagihan Ketentuan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Kekurangan Perpajakan Kepala SKPD terkait; KDH agar memerintahkan
Pajak kepada 2. Surat Kepala SKPD terkait Kepala SKPD meminta
Pihak Ketiga kepada KPA terkait; Penyedia untuk menyetorkan
3. Surat KPA terkait kepada kelebihan pembayaran ke
PPTK terkait dan kepada Kas Daerah sebesar Rpxxx.
rekanan terkait;
4. Bukti setor ke kas daerah
berupa STS; dan
5. Rekening koran BUD yang
dilegalisir oleh bank dan/atau
Surat Pernyataan BUD bahwa
kas telah diterima pada
rekening kas daerah.
21 LRA Belanja Koordinasi Ketentuan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
dengan pihak Perpajakan pejabat terkait untuk KDH agar memerintahkan
eksternal melaksanakan koordinasi; Kepala SKPD untuk
2. Surat tugas atau surat berkoordinasi dengan Kantor
perintah perjalanan dinas Pelayanan Pajak terkait
beserta laporan perjalanan perhitungan dan
dinas koordinasi; dan keterlambatan penyetoran ke
3. Surat kepada eksternal atau kas negara atas realisasi
risalah/notulen koordinasi belanja dana BOS dan DAK
atau output hasil koordinasi reguler.
atau berita acara koordinasi.
22 LRA Belanja Pemulihan Kerugian 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Kerugian Daerah Kepala SKPD terkait; KDH agar menginstruksikan
Daerah (Kekurangan 2. Bukti setor ke kas daerah Kepala SKPD untuk
Volume/Kelebih berupa STS; dan memerintahkan PPK segera
an Pembayaran) 3. Rekening koran BUD yang menarik kelebihan

BPK Perwakilan Kalimantan Timur 9