Page 13 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023
P. 13
No Laporan Akun/ Siklus
Jenis Rekomendasi
Keuangan Laporan Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
12 LRA Pendapatan Verifikasi/ PAD 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Proses/ Pejabat terkait; KDH agar memerintahkan
Pemeriksaan 2. Surat tugas pemeriksaan/ kepada Kepala SKPD agar
APIP penelaahan kekurangan PAD; melakukan pemeriksaan atas
3. Laporan Hasil Pemeriksaan/ potensi kekurangan
penelaahan; dan penerimaan BPHTB sebesar
4. Tindak lanjut atas hasil Rpxxx, dan apabila
pemeriksaan tersebut. ditemukan kekurangan
penetapan, maka diterbitkan
Surat Ketetapan Kurang
Bayar dan disetor ke kas
daerah.
13 LRA Pendapatan Verifikasi/ PAD 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Proses/ Pejabat terkait; KDH agar memerintahkan
Pemeriksaan 2. Surat tugas pemeriksaan/ Kepala SKPD terkait untuk
APIP penelaahan/pendalaman meninjau dan
implementasi IMB; mengoptimalkan sumber
3. Laporan Hasil Pemeriksaan/ daya pelaksana lapangan
penelaahan; dan atas regulasi perizinan IMB
4. Tindak lanjut atas hasil dan segera mengupayakan
pemeriksaan tersebut, untuk menganggarkan atas
misalnya SOP, SK, kebijakan, potensi penerimaan PBB dan
dll. Retribusi IMB.
14 LRA Pendapatan Kekurangan PAD 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Penerimaan Kepala SKPD terkait; KDH agar Memerintahkan
2. Surat Kepala SKPD terkait Kepala SKPD agar
kepada KPA terkait; melakukan penagihan
3. Surat KPA terkait kepada kepada Pengelola/rekanan
pengelola/rekanan terkait; atas penjualan karcis yang
4. Bukti setor ke kas daerah belum disetor sebesar
berupa STS; dan Rp110.702.000,00;
5. Rekening koran BUD yang
dilegalisir oleh bank dan/ atau
Surat Pernyataan BUD bahwa
kas telah diterima pada
rekening kas daerah.
15 LRA Pendapatan Mekanisme/ Perbaikan 1. Surat Perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
SOP/ Sistem PAD Kepala SKPD terkait; KDH agar memerintahkan
Peraturan 2. Surat tugas Kepala Dinas kepada Kepala SKPD agar
mengenai tim perbaikan melakukan perbaikan
sistem/mekanisme PAD; dan mekanisme verifikasi,
3. Laporan dan bukti pemantauan data pengajuan
pelaksanaan sosialisasi (surat SSPD, perbaikan menu pada
undangan kegiatan, susunan e-BPHTB, dan melakukan
acara, materi sosialisasi, sosialisasi kepada petugas
daftar hadir peserta dan dan pejabat yang melakukan
narasumber, foto kegiatan verifikasi pengajuan SSPD
yang valid). BPHTB.
16 LRA Pendapatan Keputusan SK ZNT 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
pejabat terkait untuk KDH agar menginstruksikan
melaksanakan pemutakhiran Kepala SKPD terkait untuk
ZNT; dan Menerbitkan SK Penetapan
2. Keputusan penetapan ZNT Zona Nilai Tanah (ZNT)
yang telah dimutakhirkan. sebagai dasar perhitungan
Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP).
BPK Perwakilan Kalimantan Timur 8

