Page 11 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023

BAB II
USULAN DOKUMEN TLRHP LKPD

Akun/ Siklus
Jenis Rekomendasi
Laporan Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
No Laporan
Keuangan
Keuangan Jenis Sub Jenis
1 Semua Penyusunan Verifikasi/ Penelaahan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan Laporan Proses/ Kebijakan Pejabat Terkait; KDH agar membentuk Tim
Keuangan Keuangan Pemeriksaan Akuntansi 2. Surat tugas Tim Khusus; khusus untuk menelaah
APIP 3. Laporan Hasil Penelaahan kembali kesesuaian
Kebijakan Akuntansi; dan Kebijakan Akuntansi
4. Pemutakhiran Kebijakan Pemerintah dengan Standar
Akuntansi sebagai tindak Akuntansi Pemerintahan
lanjut atas hasil penelaahan. (SAP). Lebih lanjut,
melakukan pemutakhiran
Kebijakan Akuntansi,
terutama terkait kekosongan
pengaturan dan kebijakan
yang tidak sesuai dengan
SAP.
2 Semua Penyusunan Verifikasi/ Reviu LKPD oleh 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan Laporan Proses/ APIP Pejabat Terkait; KDH agar memerintahkan
Keuangan Keuangan Pemeriksaan 2. DPA/RKA SKPD yang Inspektur untuk
APIP menunjukkan kegiatan reviu menganggarkan dan
LKPD telah dianggarkan; melaksanakan tahapan
3. Surat tugas Tim Reviu LKPD; perencanaan dan tahapan
4. Laporan Hasil Reviu LKPD; pelaksanaan reviu LKPD
dan tahun anggaran berikutnya
5. Pemutakhiran Kebijakan pada tahun anggaran
Akuntansi sebagai tindak berjalan dengan
lanjut atas hasil penelaahan. mempedomani ketentuan
yang berlaku.
3 Semua Penyusunan Koordinasi Pembahasan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan Laporan lingkup APBD TAPD untuk melaksanakan KDH agar berkoordinasi
Keuangan Keuangan internal koordinasi; dan dengan pimpinan dan
2. Risalah/notulen koordinasi anggota DPRD membahas P
atau output hasil koordinasi -APBD secara tepat waktu.
atau berita acara koordinasi
yang menunjukkan bahwa
P-APBD disusun tepat waktu.
4 Semua Penyusunan Koordinasi Pembahasan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan Laporan lingkup APBD pejabat terkait untuk KDH agar memerintahkan
Keuangan Keuangan internal melaksanakan koordinasi; dan TAPD untuk menyusun
2. Risalah/notulen koordinasi anggaran pendapatan daerah
atau output hasil koordinasi pada APBD sesuai
atau berita acara koordinasi kemampuan pendapatan
yang menunjukkan bahwa daerah.
APBD disusun mengacu
kepada KKD.
5 Semua Penyusunan Koordinasi Pembahasan 1. Surat perintah KDH kepada BPK merekomendasikan
Laporan Laporan lingkup APBD pejabat terkait untuk KDH agar memperbaiki
Keuangan Keuangan internal melaksanakan koordinasi; mekanisme penganggaran,
2. Risalah/notulen koordinasi diantaranya mekanisme
atau output hasil koordinasi koordinasi dan rekonsiliasi
atau berita acara koordinasi antara TAPD dan para
Kepala SKPD dalam
penyusunan dan evaluasi
atas perencanaan anggaran
dan kegiatan pada masing-
masing SKPD.

BPK Perwakilan Kalimantan Timur 6